BILA PETA BAKOSURTANAL SALAH

Salam

Banyak orang yang sering "menuduh" bahwa "Peta
Bakosurtanal salah", dan membuat banyak orang
kelimpungan. Tuduhan itu biasanya diterima oleh
"front-desk", yaitu Pusjasinfo (Bu Diah!) atau
orang-orang Bakosurtanal yang sedang ketemu orang di
luar (konferensi, bintek, sosialisasi). Dan terkadang
jawaban yang diberikan kurang memuaskan juga, karena
ya banyak yang tidak tahu soal dapurnya, bagaimana
produk peta itu terbuat.

1. Kasus pulau Sangihe atau pulau Rondo yang konon
tidak ada di peta Bako hanyalah salah satu contoh.

Complain lain yang pernah saya terima adalah:

2. Ada waduk di sebuah kabupaten yang tidak digambar,
dan ini konon menyesatkan proyek irigasi di sana.

3. Pertemuan sungai di Sulawesi keliru, dan akibatnya
penelitian masalah Anoa oleh LIPI jadi meleset.

4. Ada bukit di suatu tanjung di Kalimantan yang jadi
landmark nelayan, koq di peta tidak ada.

5. Ada jalan-jalan yang tidak digambar, atau digambar
tapi peringkatnya keliru (jalannya lebar sekali tetapi
koq simbolnya jalan lokal).

6. Ada pemukiman yang salah nama, atau bahkan punya
nama ganda.

7. Ada penutup lahan yang di sheet yang satu hutan,
dan di sheet sebelahnya tegalan.

8. Sebuah kecamatan yang sekarang di Kabupaten B
ternyata masih digambar di Kabupaten A

9. Batas darat antara Desa P,Q,R,S itu masih sengketa,
koq di peta Bakosurtanal sudah digambar.

10. Batas laut dua Kabupaten Kepulauan di Peta
Bakosurtanal berbeda dengan UU Pembentukan Kabupaten
ybs, ini sangat merugikan karena luas mempengaruhi
hitungan DAU.

Udahlah, 10 saja cukup. Kalau diinventarisir benar
bisa jadi bahan disertasi nich ... :-)

Dari sisi dapur, saya bisa memberi penjelasan umum
sbb:

“Complain kesalahan peta” dapat dibagi menjadi dua:

1. Salah memang pada peta, dan ini dapat bersumber
dari beberapa hal:

1.1. Delay antara akuisisi data, survey lapangan
dengan publikasi peta.

Kita belum punya sistem yang bisa menghasilkan peta
sekejap mata, untuk wilayah yang amat besar. Pusat
PDRTR, dapurnya peta RBI Bakosurtanal, hanya memiliki
kemampuan menghasilkan maksimum 200 NLP per tahun
(atau kira-kira 150.000 km2 atau 15 juta hektar), ini
sudah dengan dikeroyok beberapa perusahaan / konsultan
pemetaan. Ingat luas Indonesia kira-kira 190 juta
hektar! Bikin peta itu tidak sekedar motret / ambil
citra, terus dikasih toponimi, dilayout, terus cetak.
Kalau mau gitu ya cepat, tapi produknya bukan peta
RBI, jadi nanti komplainnya lebih banyak lagi ….
Vendor teknologi (seperti Radar atau Satellite Image)
suka “nyombong” bahwa mengambil data dengan teknologi
mereka akan cepat dan murah.
Iya ngambilnya … mrosesnya, berapa tahun? Proyek SRTM
itu motretnya dari spaceshuttle cuma 1 minggu, data
baru keluar setelah 5 tahun! Itupun cuma DSM, bukan
DTM, tidak ada interpretasi menjadi topographic line
map, tidak ada toponimi yang rinci …

Walhasil, apa yang kita potret, yang masih kita coba
update lagi ketika survey lapangan, bisa saja sudah
berubah lagi pada saat publikasi.
Karena itu, ketika ada complain seperti nomor 2 (waduk
terlewat), 5 (jalan salah), 6 (pemukiman salah), 7
(penutup lahan) salah, ya bisa saja.
Tapi cobalah berpikir positif, dari 1000 objek di
peta, berapa biji yang salah?


1.2. Data yang ada memang tidak memadai.

Beberapa kali data yang kita butuhkan untuk membuat
peta memang kurang memadai. Padahal Bakosurtanal
selalu mencoba menggunakan last technology. Kita
pernah mencoba pakai SPOT5-Stereo (resolusi 5 meter)
untuk mengupdate peta Kalimantan Barat skala 1:50.000.
Sudah order ke SPOT, dari 22 stereopair (44 scene)
yang dibutuhkan, sampai Oktober baru ada 4 pair (8
scene) yang memenuhi syarat untuk stereoscopy. Yang
lainnya scene ada tapi satu atau keduanya awan melulu.
Bingung kan?
Untuk mengatasi itu pernah juga pakai radargrametry
dari citra Radarsat. Pas jadi DEM-nya, ada
kenampakan-kenampakan aneh, gunung-gunung yang
menjulang sampai ke langit (H > 10.000 meter). Saya
tanya ke Radarsat, solusi mereka “buldozing” saja.
Ketika kita pangkas, akibatnya ada gunung yang ikut
hilang (kasus complain no 4).
Untuk optimasi (penghematan) anggaran, kami pernah
pakai foto-foto arsip HPH skala 1:20.000. Tetapi
ketika untuk dibikin peta, pusing juga, karena
foto-foto itu tidak mengcover perkotaan (kan memang
tidak ada hutan di kota!). Selain itu, foto-foto itu
sering tidak dilengkapi dengan prasyarat untuk
fotogrametri (seperti info kalibrasi kamera dsb).
Jenis kamera dan skalanya juga heterogen, sehingga
kalau diolah pakai softcopy fotogrametri pasti
trouble. Pas disurvey, juga sudah banyak tampilan
yang berubah, sehingga identifikasi untuk titik GCP
yang mau diukur dg GPS sangat sulit.

1.3. Sistem pembuatan yang distributed dan bertahap.

Karena tidak mungkin memetakan Indonesia sekaligus,
kita membuatnya bertahap. Tahun 2006 misalnya, kita
petakan sebagian Kaltim, Kalteng dan Kalbar. Ada 7
kontraktor swasta yang terlibat. Tahun-tahun
sebelumnya juga mirip. Nah ketika data antar
kontraktor dalam satu tahun itu digabung, pasti ada
yang tidak matched (kasus complain no. 7). Harus kita
akui, bahwa SDM di persh-persh swasta kita juga belum
semua profesional. Banyak yang hanya dikarbit
(training on the job) ketika ada proyek, dan yang
pinter-pinter suka kabur setelah itu.
Kami di Bakosurtanal punya kewajiban menjadikan data
antar kontraktor itu jadi smooth – but it is not easy!
Meski spec jelas, dan prosedur supervisi dijalankan,
tetap saja map is not only science, but art!
Ini baru dari tahun yang sama, bagaimana kalau yang
dari tahun berbeda dicoba di-matched kan? Wah mabuk
deh! Peta di Luar Negeri juga akan mengalami hal yang
sama.
Kadang unmatching ini cuma di planimetry (mungkin ada
jalan baru, penutup lahan sudah berubah atau ada nama
baru). Masih bisa diatasi, meski kita bingung juga,
ini yang lama ikutan diupdate tidak, tetapi sumber
data yang baru kan tidak ada …
Yang maha rumit kalau yang tidak matched ini di
3-dimensi, yakni kontur atau sungai. Kalau kontur
dipas-pasin masih bisa, kalau sungai? Sungai tidak
mungkin naik turun! Sungai diedit, otomatis kontur
berubah. Kontur berubah, batas bisa berubah. Batas
berubah, landcover harus ikut. Landcover ikut,
toponimi terpengaruh …

1.4. Sistem produksi yang belum terintegrasi dari A
sampai Z

Kami sekarang menggunakan teknologi digital. Tetapi
teknologi (software) yang dipakai belum menyatu.
Untuk fotogrametri, kita pakai Datem dan Soccet Set.
Untuk Image kita pakai Er-Mapper, PCI atau ENVI.
Untuk interpretasi dan editing paling enak pakai
AutoCAD. Untuk pembentukan topologi pakai
ArcInfo/ArcView/ArcGIS. Untuk desktop kartografi dan
separasi kita pakai FreeHand atau CorelDraw. Belum
semua software ini bisa diconnect ke database spatial
(seperti Oracle atau PostgreSQL). Nah terkadang,
operator menemukan kejanggalan ketika sudah di level
kartografi. Untuk memperbaikinya, harusnya kembali ke
hulu, ke foto lagi, ke Soccet Set lagi. Tapi apakah
ini selalu bisa? Tidak. Kadang waktunya sudah mepet.
Jadi akhirnya yang diperbaiki kartonya saja.
Cetakannya akan benar. Namun data digitalnya (misal
DXF atau SHP-nya) masih salah.

2. Salah pada pengguna, ini juga beberapa hal:

2.1. Pengguna tidak memahami sistem pemetaan
sistematis.

Peta RBI dibuat dengan metode sheetwise (skala
1:50.000, tiap sheet mengcover area 15’ x 15’). Jadi
tidak dibuat berdasarkan area administrasi.
Pulau-pulau terluar, sering terletak ekstrem jauh di
luar sheet normal, makanya bisa tidak masuk.
Solusinya memang dibuat Inset. Kadang mau dibuat
inset, data yang tersedia belum memenuhi standar
minimal peta RBI (misalnya tidak ada data kontur dll).

2.2. Pengguna tidak memahami cara membaca peta.

Complain no 3 di atas, setelah saya telusuri ternyata
hanya didasarkan pada peta yang jauh lebih kecil (peta
1:500.000 buatan Departemen Kehutanan). Jadi ketika
ybs melapor bahwa pertemuan sungai keliru, dari
petanya saja dia sudah bisa meleset 500 meter (1 mm =
500 meter). Apalagi ternyata ybs tidak membawa GPS.
Jangan-jangan identifikasi dia yang keliru.

2.3. Pengguna tidak membaca disclaimer masalah batas.

Ingat di setiap peta RBI ada disclaimer bahwa batas
yang digambar bukanlah referensi resmi. Di era
otonomi daerah seperti sekarang, di mana daerah-daerah
baru bermunculan seperti jamur di musim hujan, dan
mereka tidak ada kewajiban melapor ke Bakosurtanal,
sulit bagi Bakosurtanal untuk mengikuti perkembangan
batas yang baru (complain no 8 & 9). Untuk peta
1:250.000 Papua, kami akhirnya memutuskan untuk
menaruh toponiminya, tetapi tidak menggambar garis
batasnya. Takut nanti garis batas sementara ini malah
dijadikan legitimasi konflik antar daerah yang memicu
perang suku.
Untuk batas laut lebih rumit lagi (complain no 10),
karena rezim yang ada UU sebenarnya kewenangan laut
Kabupaten hanya terbatas 4 mil. Sedang di peta-peta,
kadang kita asal taruh saja batas di tengah-tengah
(padahal lebih dari 4 mil). Untuk hitungan DAU, luas
daratan yang dipakai adalah yang kami hitung dari
batas sementara di peta RBI. Mau batas yang
definitif? Ya tunggu HUT RI yang ke-100 … kalau
anggaran dan SDMnya masih begini terus … :-)
Saya ada paper hitungan tingkat kesalahan data luas
yang ada dan pengaruhnya ke kesalahan uang DAU.

2.4. Pengguna tidak familier dengan legenda atau
format digital yang ada.

Peta RBI dijual pada bentuk cetak atau digital format
DXF atau ArcInfo (coverage or SHP). Untuk memahami
bentuk cetak ya harus familiar dengan legenda peta
RBI. Untuk peta digital lebih sulit, karena ada lebih
dari 200 kode layer. Kedalaman informasi peta digital
jauh lebih tinggi dari peta cetak. Untuk mengubah
dari DXF ke SHP, kami menggunakan script SML khusus,
jadi tidak asal impor DXF ke ArcInfo/ArcView. Pasti
gagal kalau seperti itu.

Jadi sebelum ribut PETA BAKO SALAH, coba introspeksi
dulu …

Kita sama-sama sedang membangun sebuah sistem pemetaan
Indonesia yang handal, yang meliputi SDM, teknologi
(hardware, software) , data, organisasi dan budget.

Bakosurtanal is not the sole player. Kita cuma
kebetulan menurut undang-undang dapat amanah untuk
menjadi koordinator sekaligus dinamisator dan
katalysatornya … Kualitas peta ditentukan juga oleh
semua stakeholder yang terlibat. Dan SDM mereka
tergantung mutu pendidikan tinggi kita juga.
Pendidikan tinggi tergantung pendidikan SMA, SMP, SD.
Yang SD payah … karena APBN Pendidikan realnya masih
jauh di bawah yang diamanahkan UUD, yaitu 20%. Wah
koq jadi ke politik larinya …

Dr.-Ing. Fahmi Amhar
Koordinator Supervisi
Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi & Tata Ruang,
Bakosurtanal.




________________________________________________________________________________\
____
Finding fabulous fares is fun.
Let Yahoo! FareChase search your favorite travel sites to find flight and hotel
bargains.
http://farechase.yahoo.com/promo-generic-14795097